Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sampai tanggal 2 Juli 2022, telah menerbitkan sebanyak 1.457.328 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut sebanyak 98 Persen Didominasi UMKM.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menggandeng Polri guna menyiapkan tes psikologi dan kesehatan dalam tahapan seleksi perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi.

Plh Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Wawan Djunaedi, meminta jemaah memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah.

Bahlil menilai investasi industri hijau masih sangat timpang hanya satu per lima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang.

KPK memperkenalkan berbagai praktik antikorupsi, baik partisipasi publik maupun pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus pengelolaan dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga terjadi penyelewengan.

Presiden ACT, Ibnu Khajar menyayangkan, keluarnya keputusan Mensos tentang Pencabutan Izin Yayasan ACT. Dia menegaskan pihaknya selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan.

Berhadapan dengan Timnas Thailand U-19, Garuda Nusantara hanya mampu bermain imbang tanpa gol, 0-0.

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa negara masih belum maksimal mengurus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kasus ACT bisa menjadi momentum bagi Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki regulasi lembaga filantropi.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, perlu dilakukan peninjauan apakah keputusan perubahan nama jalan ini sudah sesuai dengan aturan.

Kasus baru positif harian COVID-19 di Indonesia pada Rabu (6/7), kembali bertambah. Penambahan dalam 24 jam sebanyak 2.743 orang.

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Persiapan Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).