Khusus bagi instansi daerah pada seleksi kali ini akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para alim ulama.

Dalam waktu dekat ini juga, DKI Jakarta akan menerima nakes

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait kabar akan dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

"Semua kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa diciptakan dengan cepat kalau dokter. Tapi kan sukarelawan juga bisa, tenaga-tenaga sukarelawan yang nanti dilatih, dilatih itu nanti disiapkan," kata Riza.

Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kebijakan ihwal peningkatan pengetatan PPKM, Rabu (30/6), menyusul lonjakan kasus COVID-19 secara drastis.

Virus Machupo, BPOM menjelaskan, jika virus yang bersumber dari air liur, urin atau feses hewan pengerat yang terinfeksi serta menjadi pembawa (reservoir) virus penyebarannya dapat melalui udara, makanan, atau kontak langsung.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk jadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Di tahun 2021 ini karena formasi luar biasa besar. Maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suherman

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka layanan pengaduan bernama 'Masa Sanggah' bagi peserta Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang merasa keberatan dalam seleksi CPNS tersebut.

Pemerintah melalui BKN menyediakan 1.275.387 formasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 untuk instansi pusat dan daerah.

DPRD DKI Jakarta mengusulkan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, dijadikan sebagai penanganan pasien COVID-19 tidak bergejala, bergejala rendah, dan sedang.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyiagakan kelistrikan di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 dengan gejala ringan.

Surat rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dengan Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19

Prasetyo yang juga Ketua Presedium Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) meminta agar penegak hukum tak tinggal diam dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut