Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 selama 5 hari sejak 21 Juli-25 Juli 2021.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah akibat terpapar COVID-19.

Vaksinasi sasaran luar warga Jakarta ini merupakan kolaborasi antar Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama dengan Jakarta Experience Broad.

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp 1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

Ada penambahan pada perlindungan sosial menjadi Rp 187,84 triliun dari Rp 153,86 triliun

"Realisasi pembayaran klaim pasien COVID-19 per 16 Juli 2021, telah mencapai Rp 13,6 triliun untuk 187,6 ribu pasien. Selanjutnya telah dialokasikan tambahan sebesar Rp 11,97 triliun," kata Menkeu.

Bagi masyarakat yang belum sempat melamar masih ada waktu 5 hari masa ditutupnya pendaftaran CPNS dan PPPK pada tanggal 26 Juli 2021.

Kabar baik ini harus disertai dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah," ujar Menko Airlangga.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Pusat melaporkan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang tidak taat dalam menjaga protokol kesehatan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab keluhan sejumlah pelamar PNS tahun 2021 terkait nama perguruan tinggi (PT) atau prodi yang tidak ditemukan di portal SSCASN saat pendaftaran.

Saat ini ada persoalan besar bangsa di depan mata yakni meningkatnya kasus dan jumlah kematian akibat virus corona di Indonesia

Hariyadi ikut menginginkan pemerintah dapat mengizinkan industri manufaktur non-esensial dan penunjangnya untuk tetap beroperasi

DPRD DKI Jakarta telah menerima usulan perubahan draf dari Pemprov terkait Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi draf Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.