"Tunggu Mba, aku mau jawab dulu, saya mau jawab. 2 calon itu sudah saya coret. Sudah saya coret," tegas Prabowo jawab pertanyaan Najwa.

Ia melanjutkan persoalan sulitnya mendirikan rumah ibadah untuk kaum minoritas yang masih terjadi saat ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, Disdukcapil membutuhkan anggaran cukup besar guna pelaksanaan rekam ulang e-KTP warga Jakarta tahun depan.

Partai Demokrat akan mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024.

Video tersebut disertai gambar yang menunjukkan suasana ruang sidang DPR yang menghadirkan Anies Baswedan bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Rusly Moti menyatakan, jika kabar tersebut tidaklah benar. Ia memandang ada pihak lain yang tak suka dengan elektabilitas Prabowo saat ini yang lagi naik daun.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menyusul adanya dugaan pungli dalam program subsidi pangan murah di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau fasilitas produksi PT Pindad di Bandung, Selasa (19/9).

Sanksi itu dikeluarkan karena PT AAJ tidak taat dalam memenuhi baku mutu sumber tidak bergerak pada cerobongnya.

Meskipun bukan lagi Ibu Kota, Jakarta tetap menjadi episentrum Indonesia, terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin menyampaikan, pihaknya membutuhkan 8 juta blangko untuk cetak ulang e-KTP warga.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengakui bahwa harga beras di pasaran mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras tidak terjadi hanya di DKI Jakarta namun juga secara nasional.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, keputusan tersebut merupakan hak partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu merupakan ajang pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas.

Suhud mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.