Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mendukung Sekolah Rakyat dengan mengkaji penyediaan lahan untuk sekolah berasrama berkapasitas sekitar 1.000 siswa.

Tarif TransJakarta diusulkan menjadi Rp 5.000. Kemudian, TransJabodetabek diusulkan menjadi Rp 10.000.

Ketua DTKJ Sugihardjo mengusulkan kartu langganan Transjakarta Rp 200 ribu per bulan dengan diskon 20 persen dari tarif normal. Paket mingguan dan dua mingguan juga akan dibahas.

Pramono Anung mengukuhkan 17 anggota DTKJ periode 2026–2029 dan mendorong integrasi transportasi, digitalisasi layanan, serta mobilitas Jakarta menuju kota global.

PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program Bank Sampah tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia meminta SKPD mengelola secara serius agar berdampak nyata pada pengurangan sampah.

PT KAI merancang pengembangan Stasiun Gambir sebagai pusat hospitality dan leisure. Konsep New Gambir akan menghadirkan retail, kuliner, hotel, rooftop park, dan ruang MICE, sekaligus membuka peluang kerja hingga 1.000 orang.

Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membangun jembatan gembok cinta di Kuningan menuai kritik dari PSI. DPRD menilai proyek ini tidak menjawab kebutuhan mendesak warga.

Pelemahan secara bulanan tersebut dipengaruhi penurunan ekspor migas sebesar 34,38 persen dan ekspor nonmigas sebesar 7,05 persen secara bulanan (MtM).

Pemerintah menyiapkan tiga strategi jitu untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.

Seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.

Sistem persinyalan MRT Jakarta telah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan yang dirancang untuk memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman.

WALHI menilai kebakaran TPA Jatiwaringin merupakan dampak kegagalan pengelolaan sampah berbasis open dumping. Kebakaran telah meluas hingga lebih dari 15 hektare.

Sudin Citata Jaksel memeriksa 650 gedung. Lalu, ditemukan bangunan tanpa SLF dalam pemeriksaan itu.

Sudin Citata Jaksel menerbitkan 1.094 PBG dan SLF hingga Juni 2026. Pihaknya menangani rekomendasi pembongkaran bangunan.