Jalur MRT fase 2 dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga sampai kawasan Kota

Perjanjian itu, kata Anies, ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017

"Ahok ngawur. Oh itu mah perda yang sekarang saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawur lah," ujar Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu (19/6).

Ia juga mempertanyakan pemerintah terkait pencairan KJP yang cair secara dua tahap. Padahal bila cair sekaligus mereka bisa langsung membelanjakan semua perlengkapan sekolah.

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku sudah bisa untuk (terbitkan) IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi," tutur Ahok.

Sebab, dalam pada prinsipnya menurut Anies, jika tidak ada Pergub 206 tahun 2016 itu maka tidak ada pembangunan di lahan hasil Reklamasi di Teluk Jakarta.

Padahal Pemprov DKI dan DPRD DKI belum merampungkan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Abdurahman Suhaimi menegaskan bahwa fraksinya saat kini masih belum perlu gunakan hak interpelasi ke Anies terkait Reklamasi

"Hak bertanya saja ya tidak ada soal itu. Supaya lebih detail gitu loh," tutur dia.

Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI tidak diharuskan untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tata ruang

Menurut dia, kebijakan itu ditekan untuk menetapkan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

Menurut dia, ada beberapa isu lingkungan yang menjadi fokus Pemprov DKI antara lain gas emisi rumah kaca, peralihan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik, penurunan permukaan tanah, dan limpahan air yang berasal dari hulu karena DKI Jakarta

"Kalau kadis tidak (dikenakan sanksi) karena kan berjenjang ya. Artinya sejauh kepala dinasnya sudah melakukan tugasnya sebagai kadis melakukan BAP itu sudah benar," ujar Chaidir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengolahan sampah plastik.

"Prinsipnya LRT sebagai angkutan umum massal ok, asal sistem terintegrasi dengan angkutan umum lainnya," ujar Tigor