Yustinus berpendapat, solusi yang lebih tepat untuk menaikkan pajak daerah adalah dengan meningkatkan pengawasan, perluasan basis pajak, perbaikan administrasi, sehingga tidak menimbulkan distorsi atau kebocoran.

"Bisa saja (pajak hiburan dinaikan) melalui mekanisme perubahan perda," kata Faisal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Pantas, hal itu yang saat ini paling mendesak. Sebab bila Tatib dan AKD belum disahkan, wakil rakyat DKI yang baru tidak bisa bekerja menampung aspirasi warga Jakarta.

Dia mengaku kaget ketika ada anggaran miliaran rupiah yang bakal digunakan untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur

Pemprov DKI Jakarta juga bakal melakukan kajian mengenai regulasi otopet listrik itu mengaspal di Ibu Kota

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan Pemprov DKI yang mengusulkan anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar

Hal itu dilakukan, lanjut William, agar bisa mengoreksi usulkan pengadaan anggaran yang dirasa cukup janggal misalkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar.

Harusnya, kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana Pemprov DKI lebih mementingkan kemaslahatan warga ketimbang anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perbaikan rumah dinas gubernur.

Ketua Fraksi PAN DKI DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim juga mendesak Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan yang maksimal terhadap para wajib pajak terutama pajak hiburan.

"Iya (ada kemungkinan perubahan calon Wagub)," jawab Taufik singkat

"Kalau pengawasan boleh. Karena mereka pakai APBD harusnya diatur pengawasannya. Masyarakat harusnya juga bisa mengawasi itu. Sebagaimana anggota DPRD kan sebenarnya diawasi masyarakat," kata Suhaimi

Menurut Jack Lapian juga ada sosok Habib yang diduga ingin melakukan pembunuhan kepada kliennya itu.

"Apakah dengan anggaran segitu menunjukan kepantasannya," ujar mantan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta periode lalu.

"Kebijakan wajib kemas minyak goreng akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 tanpa ada masa transisi. Untuk itu, seluruh pelaku usaha wajib menjual minyak goreng kepada konsumen dalam keadaan terkemas

"Ya mereka kasasi pun, pembangunan tetaplah. Itu enggak ada pengaruhnya terhadap proses pelaksanaan pembangunan," kata Yayan