Di sisi lain bila ada masyarakat yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.

Iman juga mengaku sudah memerintahkan Dinkes DKI untuk melakukan upaya pencegahan DBD

Sehari sebelumnya sudah ada 5 perusahaan pelanggar PSBB yang dipaksa tutup.

"Total 2.670 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 248 orang," kata Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Pemprov DKI, Catur Laswanto di Jakarta.

"Saya kira ketika Riza Patria sudah berposisi sebagai Wagub harus sudah siap dengan arah dan tujuan Gubernur (Anies Baswedan) mewujudkan sesuai visi misinya ketika awal kampanye (2017) lalu,” ungkapnya.

Syafrin Liputo menegaskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota tak bisa menghentikan layanan transportasi umum, hanya saja memperketat pembatasan layanan.

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan bahwa memang pegawai honorer tidak mendapatkan THR dari negara. Dana THR sendiri berasal dari APBN dan APBD.

Sebab menurut dia, moda transportasi umum itu saat ini dibutuhkan oleh para pekerja yang kantornya masih buka saat aturan PSBB.

Hal itu ia ungkapkan setelah dirinya memantau dan menanyakan langsung kepada RT/RW mengenai penyaluran bantuan sembako Pemda DKI itu.

Dia menilai, pembagian tugas semacam ini akan mengoptimalkan kinerja Pemprov DKI.

Mantan Kadishub DKI ini mengatakan, tidak ada perlawanan dan penolakan dari para pimpinan perusahaan tersebut.

Bila pelaksanaanya warga ada yang mengeluh bisa ditampung dan dicarikan solusinya.

"Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan yaitu membuat embun, dimana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi," kata Anies

"Pak Wagub melihat langsung lah bagaimana warga miskin dan rentan miskin yg terdampak pembatasan karena virus ini," ujar Prasetyo di Jakarta.