"Kami keluar tahun 2020, jauh sebelum ada isu Kudeta di partai lain. Kami masuk pada Oktober 2020 dan diberi kewenangan di Jakarta Timur," papar Nurcahyo

“Pak Gub dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta,” ungkap Bambang.

Semua program kita lakukan secara proporsional, sesuai dengan anggaran yang ada

Pemprov DKI Jakarta mengaku belum menggelar rapat terkait sekolah tatap muka yang direncanakan Jokowi berlangsung pada Juli 2021 mendatang.

Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus COVID-19 di ibu kota, yang sudah menghantui warga selama satu tahun.

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI.

Fraksi PKS DPRD DKI mengaku sudah sejak lama tidak menyetujui kepemilikan saham Pemprov di perusahaan minuman keras (miras) PT Delta Djakarta.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sembilan tempat pemakaman umum (TPU).

"Tunggu saja nanti kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI," papar Reza.

Semua pembiayaan untuk program itu akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.

Selama dalam pengedalian COVID-ini, berbagai langkah dan istilah diungkapkan pemerintah. PSBB, New Normal, PPKM dan istilah lainnya yang dibuat pemerintah daerah dan pusat.

"Prinsipnya eksekutif sudah sepakat akan menjual saham tersebut kepada publik. Namun demikian, harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kami menunggu respons teman-teman DPRD," jelas Riza.

"Yang terjadi di tempat hiburan malam selama sepekan pekan terakhir ini mebuktikan bahwa pengusaha hiburan malam tidak bisa mematuhi ketentuan pemprov DKI Jakarta selama PPKM diberlakukan," ujar Lukman

"Cacat hukum dan dipaksakan itu dengan dua surat perintah penyidikan. Lalu, ditambah lagi pasal tentang berkerumun, lalu diadopsi lagi pasal 160 penghasutan. Padahal, di pasal 93 tak ada tentang penghasutan, adanya berkerumun tentang protokol kesehatan," ungkapnya.

pemerintah masih cenderung kurang memberikan kepedulian lebih kepada petugas yang berhadapan COVID-19.