Gubernur DKI Jakarta mendukung pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya sebagai pusat layanan dan edukasi air.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta menolak eksepsi Delpedro Marhaen Cs dalam kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Sidang dilanjutkan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan MRT Jakarta Fase 2A hingga Kota Tua beroperasi pada 2029. Groundbreaking Duta Merlin segera dimulai.

Romo, alter ego Dimensi Hardi dari Peraukertas, resmi debut lewat single 'Adiksi'. Album perdana dijadwalkan rilis April 2026.

Purbaya dikabarkan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan hukuman mati kepada koruptor. Cek kebenaran faktanya.

Polisi mengungkap motif KN mengenakan pakaian pramugari Batik Air saat terbang Palembang–Jakarta. Aksi itu dilakukan demi menyenangkan orang tuanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong PAM Jaya IPO pada 2027 dengan porsi saham publik maksimal 30% agar kendali layanan air tetap di tangan Pemprov.

KAI Daop 7 Madiun mengecam pencurian 108 baut penambat rel di Blitar. Aksi ini dinilai mengancam keselamatan perjalanan kereta dan ribuan penumpang.

Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.

Polisi mengungkap kasus perempuan diduga pramugari gadungan Batik Air yang viral di media sosial dan sempat terbang dari Palembang ke Jakarta.

Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.

Gunung Kawi kerap dikaitkan dengan mistis dan pesugihan. Musisi asal Gunung Kawi, Matoha Mino, berusaha mematahkan stigma tersebut melalui karya musiknya.

Dinkes DKI Jakarta memastikan belum ditemukan kasus Super Flu Influenza A subclade K. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik.

Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan penyidik Jampidsus ke Kementerian Kehutanan hanya untuk pencocokan data terkait kasus tambang di Konawe Utara.

Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.