Upaya itu dilakukan di tengah eskalasi di Timur Tengah, menurut laporan Financial Times, Minggu (15/3), mengutip diplomat Prancis yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Di Gerbang Tol Cisumdawu Utama tercatat sebanyak 1.382 kendaraan, dengan arus keluar mendominasi sebanyak 1.040 kendaraan dan arus masuk 342 kendaraan.

Program Mudik Balik Gratis Presisi 2026 menggunakan moda transportasi bus dengan kapasitas sekitar 50 penumpang.

Selain itu, tersedia pula kursi pijat di ruang tunggu utara dan di dalam arah hall sebelum masuk area tunggu keberangkatan (boarding) dengan total masing-masing dua kursi.

Volume keberangkatan dan kedatangan penumpang hari ini lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya, yakni 52.008 orang (keberangkatan) dan 26.935 orang (kedatangan).

KAI Commuter menyiagakan 5.400 petugas frontliner, mulai dari Masinis, Petugas Pengamanan, hingga Petugas Kesehatan.

Program mudik gratis ini menyasar berbagai kalangan pekerja informal yang merantau di Jakarta dan sekitarnya.

Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk membahas kasus penyiraman air keras ini di kompleks parlemen, Jakarta, tepatnya di ruangan rapat Komisi III DPR RI yang berada di Gedung Nusantara II.

Dalam dua hari, sebanyak 419 PMI telah dipulangkan ke Indonesia melalui jalur CIQS Tebedu menuju PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Yusril meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), segera mengusut kasus tersebut

"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan," katanya,

Serangan terhadap Andrie Yunus adalah pengingat keras bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi ancaman nyata dari kekuatan-kekuatan yang ingin membungkam kritik dan melemahkan masyarakat sipil.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. Saat ini, pihak yang terjaring OTT masih berstatus sebagai terperiksa

Hingga saat ini situasi nasional secara umum masih berada dalam kendali pemerintah.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).