ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Peserta akan melewati rangkaian proses seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi lanjutan.

Proses pengeluaran barang milik PMI tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permendag 36 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Impor.

BPS juga mencatat, total nilai impor nonmigas dari 13 negara April 2024 mencapai USD 9,88 miliar atau turun USD 1,11 miliar.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024. Di mana, pada tahun 2045, mendapat amanat untuk dapat mewujudkan Indonesia maju.

Setiap kabupaten/kota dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan tidak mungkin bakal segera dibahas di DPR.

YIA dianggap siap melayani penerbangan rute internasional serta didukung destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Korban meninggal dunia dalam bencana ini terdata dari Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Padang Pariaman total 44 orang.

Partai Gerindra akan menjodohkan Budi dengan tokoh yang berasal dari Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada DKI 2024.

Narator hanya membahas mengenai Prabowo yang selalu diterpa isu negatif tiap kali maju dalam Pilpres, salah satu isu yang sering digaungkan adalah mengenai kerusuhan 1998.

Ada tiga lokasi yang dipersiapkan, selain di perairan sekitar Sorong, juga di Markas Komando Armada III dan di Dermaga Lantamal XIV Sorong.

Implementasi KRIS menyeragamkan jenjang kelas peserta layanan program JKN, dari yang semula terbagi ke dalam kelas 1, 2, dan 3 menjadi standar fasilitas layanan yang meliputi 12 kriteria.

Jika ada peserta ingin dirawat pada kelas yang lebih tinggi, kata Ghufron, maka diperbolehkan selama hal itu dipengaruhi situasi nonmedis.

29 November 2023, Panja Komisi III DPR dan pemerintah telah menyetujui DIM RUU tentang MK dan memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang MK dapat dilanjutkan.