Rikap kebijakan moneter saat ini menempatkan bank sentral pada posisi yang tepat untuk merespons perkembangan ekonomi potensial secara tepat waktu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan bersifat final sehingga tidak boleh ada yang melawan atau tidak melaksanakan putusan tersebut.

Permasalahan tersebut terkait ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara

Saat ini jaksa penuntut umum (JPU) KPK sedang membahas keputusan sementara untuk banding atau tidak di tingkat direktorat dan kedeputian.

Sejak diluncurkannya pada Februari 2025, sudah ada 16,4 juta orang yang memanfaatkan layanan negara cek Kesehatan gratis.

Menteri LH Hanif Faisol menegaskan pentingnya deteksi dini, kesiapsiagaan sumber daya, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Album tersebut menjadi penanda kembalinya diva pop dunia ini ke industri musik dengan materi baru.

Berkat kecakapan politiknya, namanya kian melambung setelah menduduki posisi Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Haz pada 2007.

Hingga akhir 2024, sepanjang 209 kilometer kabel udara telah dibersihkan dari wilayah Jakarta. Kabel-kabel tersebut telah dipindahkan ke bawah tanah.

Selama empat tahun terakhir, pekerja profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru mencapai 0,8 persen dari total angkatan kerja nasional.

Surya Dharma Ali dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi setelah beberapa waktu sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Badan Pangan Nasional berharap satu bulan lagi bisa selesaikan masalah beras premium. Di mana harga beras umum juga akan diatur HET.

Saat disinggung perihal potensi kongres dilakukan di Pulau Dewata, putri Megawati Soekarnoputri itu membuka peluang tersebut, namun tidak memberi kepastian soal waktu penyelenggaraan.

PPATK menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar.