Dua pihak juga membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh dua negara untuk menindaklanjuti perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama.

"Tergugat 3 (pihak Esemka) agar dapat menyediakan satu unit mobil Esemka edisi tahun 2025 dengan harga Rp 110 juta, layak jalan, layak izin, dan sebagainya, saya akan beli langsung,” kata Aufaa.

Nilai kerugian fantastis yang diklaim dalam gugatan itu merupakan hal yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat. Termasuk, kejelasan "legal standing" atau kedudukan hukum penggugat di mata hukum.

Bank Dunia memiliki tiga lapis pengukuran kemiskinan global, USD 2,15 untuk kemiskinan ekstrem, USD 3,65 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan USD 6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas.

Melalui peningkatan pengawasan sertifikasi pada perusahaan penyalur, pemerintah bisa memastikan pekerja outsourcing mendapatkan haknya sesuai regulasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, produksi padi di Kalbar pada 2024 mencapai 789.291 ton gabah kering giling (GKG), meningkat dari 700.291 ton pada 2023.

Pemerintah resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan pada Selasa (6/5).

Bersamaan dengan rumor merger ini, Tirza juga menegaskan bahwa kegiatan operasional Grab sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal.

Harga beras secara nasional tidak terpengaruh oleh tren harga beras dunia yang menurun.

Kelalaian dalam memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia itu akan mencederai kesuksesan penyelenggaraan haji Arab Saudi di tahun 2025 ini

Penghapusan outsourcing bukan pilihan yang tepat di tengah dinamika bisnis yang sedang melambat.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,13 juta penduduk yang bekerja dan 93 ribu penduduk yang belum bekerja atau pengangguran di Kalsel.

Sebanyak 158 kelompok terbang (kloter) sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ke-10. Total 61.404 jamaah sudah diterbangkan menggunakan tiga maskapai penerbangan.

Praktik pemotongan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022, yakni sebesar 15 persen, sangat tidak adil.

Proses penerbitan visa haji sendiri dilakukan lewat sistem E-Hajj yang sudah terintegrasi dengan sistem yang berada di Arab Saudi.