Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

Saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen.

Para WNA itu, sudah diperingatkan beberapa kali dan membuat keonaran, para security mengeluarkan pelaku dari dalam club.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tetap melangsungkan pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan ruang laut.

Menteri Karding mengingatkan pekerja migran yang memiliki keterampilan akan mendapat sambutan hangat di negara pemberi kerja.

Program reforma agraria agar tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial serta membuka jalan bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

terdapat pejabat OIKN yang merupakan deputi, direkrut langsung dari swasta, lalu ada pula deputi yang penugasan langsung dari Kementerian.

Ia berharap agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan selaku pengampu pembangunan sistem Coretax dapat segera melakukan perbaikan dan memberikan alternatif bagi pengguna layanan.

"Berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini itu memang tidak boleh disentuh," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan).

Komisi II DPR RI menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025

Basuki belum menyebutkan tanggal pemindahan seluruh pegawai OIKN ke IKN. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini sebagian pegawai OIKN sudah berkantor di IKN.

Selain itu mengajak kaum muslimin agar tidak stagnan atau tidak berada pada posisi jumud menjelang bulan Ramadhan.

Presiden mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi.

"Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode)," ujar Muzakir Manaf.