PM Albanese juga sempat bercerita mengenai kondisinya yang lelah setelah melewati tahapan pemilihan umum. Albanese bercerita kepada Prabowo dirinya belum tidur selama beberapa hari.

KAI Daop 6 menjalankan KA Sancaka Fakultatif dan KA Batavia pada periode 1-4 Mei 2025 di mana biasanya dua KA tersebut dijalankan hanya saat weekend saja.

Embarkasi Surabaya mencatat telah memberangkatkan sebanyak 2.651 orang yang terdiri dari jemaah calon haji dan petugas atau tujuh kloter ke Tanah Suci hingga Sabtu (4/5) malam

Indonesia kalah 2-3 kepada Korea Selatan di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (4/5).

Usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama karena bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini.

Di Palu dan Morowali Utara dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Apalagi sebelumnya bersama ratusan Perwira TNI lainnya melalui sebuah pernyataan tertulis meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot.

Darmawan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi pengertian dari pelanggan.

pelayanan haji yang dilakukan PPIH daerah dan Embarkasi Solo sudah baik. Namun adanya persoalan visa petugas ini menjadikan permasalahan sendiri, petugas harus bongkar pasang.

Terhadap anggota grup anarko tersebut pihak kepolisian akan terus menelusuri dan memprofiling aktifitasnya.

Laporan orang tua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu masih dilakukan penyelidikan mendalam.

Dengan nuansa positif dan irama ceria, lagu ini menyuguhkan energi yang membangkitkan semangat bagi para pendengarnya.

Kajian dibutuhkan agar KPK dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.