Bawaslu mencatat 10 hari pertama tahapan kampanye, ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Pengurusan izin usaha yang lama di daerah itu, kata Tito, disebabkan proses yang panjang dan berbelit-belit, termasuk harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pejabat terkait.

Dengan pembelian ini, komposisi kepemilikan saham Vale Indonesia menjadi Vale Group 44,34 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15,03 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.

Di AS, debat wakil presiden dianggap sekunder dibandingkan dengan debat para kandidat presiden, yang biasanya menghasilkan momen-momen paling berkesan bagi para pemilih.

Pertumbuhan tertinggi DPK terjadi pada kelompok dana di atas Rp5 miliar, yakni 15,2 persen (yoy). Kemudian kelompok Rp500 juta hingga Rp1 miliar, 10,1 persen (yoy),

UU Cipta Kerja dikliam Tito, akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang.

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Menteri Tenagakerja Ida Fauziah dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Kebutuhan baja untuk proyek stadion Klub Persija ini cukup besar, mencapai 25 persen dari total biaya.

Kondisi di depan Gedung DPR/MPR juga normal karena tak ada yang melakukan aksi. Polisi sudah melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah adanya aksi massa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan 95 persen dari 270 daerah yang menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 masih menggelar kampanye tatap muka pada 10 hari pertama gelaran tahapan kampanye.

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

UU Ciptaker menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan. Hal itu jelas tampak dalam pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.