Meski mengonsumsi bawang bombay dapat bermanfaat bagi kesehatan, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan menaruh bawang di bawah telapak kaki bermanfaat bagi pengobatan penyakit medis.

"Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru," sebut Karyono

Pembuatan Omnibus Law sektor keuangan ini dipertanyakan urgensinya. Karena selama ini, sektor keuangan diyakini telah berjalan sesuai koridor dan sektor keuangan saat ini masih cukup baik.

Untuk belanja yang digerakkan faktor musiman (seasonally adjusted) juga meningkat hingga 13,11 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2021.

Kemenparekraf juga memiliki sejumlah program seperti BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di destinasi wisata.

Kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Faktanya, penelitian ini tidak fokus pada vaksin COVID-19, atau bahkan menggunakan teknologi yang sama yang mendukung vaksin COVID-19 saat ini.

Pemkot Malang menyetujui keputusan ini lantaran kasus COVID-19 di daerahnya diklaim sudah melandai dan seluruh guru sudah tervaksinasi.

Terkait adanya pemudik yang mencuri start sebelum larang mudik diberlakukan tanggal 6-17 Mei, Pemkot Solo tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan sanksi.

Perum PPD mengembangkan properti yang juga berbasis transportasi massal, yakni di titik pool PPD Transjakarta Ciputat.

Kemendikbud sendiri memang memiliki program bantuan kuota gratis untuk pelajar, mahasiswa, sampai tenaga pengajar (dosen). Namun bantuan itu sudah diprogram sejak tahun 2020

Apapun keputusan Presiden Jokowi berdasarkan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri selama pandemi COVID-19.

Saleh menyarankan perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi

Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tersomir tersebut di atas, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan UU, AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan Surat Keputusan MENKUMHAM RI