Respon fiskal dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun lalu terlihat dari belanja negara yang meningkat hingga Rp284,2 triliun atau 12,3 persen (yoy).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan mendukung pemerintah dalam proses pencarian jenazah para korban kapal selam KRI Nanggala-402.

Saat libur Lebaran ini tidak ada penarikan mobil dinas, sebab ASN tetap bekerja untuk melakukan sosialisasi larangan mudik ke masyarakat .

Isi paket kebutuhan pokok terdiri dari beras sebanyak 5 Kg, gula pasir (2 Kg), minyak goreng (2 liter), tepung terigu (1 Kg), dan kornet sapi (1 kaleng).

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa KRI Nanggala-402 tenggelam terjadi bukan karena terjadi "human error" (kesalahan manusia).

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi," tegas Jokowi.

Terdapat beberapa risiko terhadap perkiraan ini di antaranya terganggunya pemulihan global oleh ancaman dari mutasi COVID-19.

Sebanyak 53 prajurit yang mengawaki KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas setelah kapal selam yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan.

Personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan KKB.

Seluruh gubernur, maupun bupati/walikota segera melakukan pembentukan dan mengoptimalkan posko COVID-19 dalam mengantisipasi tradisi mudik.

para pengemudi akan dijerat Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman pidana maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Vaksinasi bukan satu satunya penurun atau penolakan COVID-19. Ada cara-cara lain yang mendukung selain vaksinasi, yakni menjalankan protokol kesehatan 5M dan 1T.

kinerja dan peralatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, tapi belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.

Pemkot Medan memutuskan membuat TPS Terpadu di empat kecamatan yakni Medan Deli, Marelan, Labuhan, dan Belawan.

Kebijakan tersebut berlaku lantaran belum adanya instruksi langsung dari Kementerian Perhubungan terkait aturan operasional KA lokal.