Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR ini mengusulkan pengetatan lebih optimal utamanya bagi WNA dan WNI yang tiba dari negara berpotensi tinggi tularkan COVID varian baru.

Ki Manteb meninggal dengan diagnosa COVID-19. Almarhum punya komorbid. Untuk pemakaman dilakukan sesui SOP protokol kesehatan pasien COVID-19.

Pengusulan NIP CPNS dan NI PPPK pada tanggal 19 Januari - 18 Februari 2022.

Luhut menyusun sejumlah aturan untuk bisa menekan penularan COVID-19 dengan target penurunan kasus konfirmasi kurang dari 10.000 kasus per hari.

58 terduga teroris yang diberangkatkan ke Jakarta tersebut terdiri dari 51 orang pria dan 7 lainnya wanita.

Adanya gambar surat dengan kop Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang isinya seruan agar para ulama dan kiai berhati-hati dengan rencana Rapid Test Covid-19 adalah konten palsu.

Alokasi formasi untuk umum sebanyak 535 dan 11 formasi untuk pendaftar disabilitas. Sedangkan formasi untuk PPPK tenaga kesehatan dan teknis sebanyak 116 orang.

Pengalihan dana proyek tersebut tentu akan berdampak kepada ekonomi. Tapi menurutnya dalam situasi darurat ini ada urusan yang jauh lebih mendesak.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyusun ulang aturan teknis mengenai syarat perjalanan orang dalam negeri dan transportasi.

"Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa," kata Yenti.

Listyo juga meminta para anak buahnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dan menginstruksikan juga kepada para personel Polri untuk membantu menyukseskan program vaksinasi nasional.

Perangkat kelurahan bisa menggunakan balai desa, gedung olahraga atau sekolah yang tidak terpakai sebagai shelter sementara.

Di RSUD sendiri ada lebih dari 600 pegawai baik dokter, perawat, pelayanan umum dan lainnya. Dari jumlah tersebut ada 54 pegawai yang berkutat pada pelayanan dan penganan COVID-19 justru turut terpapar.

Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis.

"Mereka itu masa depan bangsa. Harus ada perhatian khusus mulai dari antisipasi hingga penanganan di lapangan," kata Anggota DPR Abdul Wachid.